Bapenda.kaltimprov.go.id – Upaya Kalimantan Timur mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak lepas dari sinergi kuat berbagai pemangku kepentingan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam High Level Meeting (HLM) Evaluasi ETPD dan Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah tahun 2025 yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Wakil Gubernur Seno Aji secara khusus menyoroti pentingnya forum ini sebagai titik temu untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama seluruh pihak terkait. Sebab, Pemprov Kaltim memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci penting dalam mendorong efisiensi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kaltim memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci penting dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” tegas Wagub Seno Aji saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan HLM Evaluasi ETPD dan (Rakor) Retribusi Daerah tahun 2025, Kamis, 12 Juni 2025.

Dirinya menambahkan bahwa kolaborasi selama ini telah membuahkan hasil nyata, di mana Provinsi Kaltim berhasil menduduki peringkat kedua tertinggi di regional Kalimantan dalam penilaian satuan tugas P2DD Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2024 lalu.

“Ini adalah prestasi kolektif dan hasil kerja keras bersama yang patut kita banggakan,” ungkapnya.

Namun, Dirinya menegaskan bahwa fokus utama ke depan adalah bukan sekadar menjaga apa yang telah dicapai, melainkan secara aktif meningkatkan mutu implementasi digitalisasi. Ini berarti perbaikan harus merata serta memperkuat komitmen kolektif seluruh perangkat daerah,

“Kita tidak boleh berpuas diri, sebab dibalik prestasi, semua harus memperkuat komitmen dalam proses digitalisasi pembayaran pajak, retribusi maupun digitalisasi sistem dan proses bisnis internal di OPD masing-masing,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapenda Kaltim, Dra. Hj. Ismiati, M.Si juga menyebutkan perlunya upaya untuk meningkatkan digitalisasi dari semua aspek. Sebab aspek penilaian bukan hanya dari sisi pendapatan daerah saja.

“ini juga merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, kemudian bagaimana upaya-upaya internal kita dalam rangka meningkatkan digitalisasi itu sendiri dari semua aspek,” Ujar Ismi.

Dirinya juga beraharap, sinerginya seluruh pemangku kepentingan sangatlah diperlukan dalam rangka meningkatkan digitalisasi di Kalimantan Timur.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Agus Taufik turut menyampaikan dukungannya dan berharap Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada transaksi elektronik diberbagai aspek khususnya belanja daerah di lingkup Pemprov Kaltim.

“Kami berharap agar tahun ini mungkin di akhir tahun akan diumumkan champhionship P2DD periode 2024, kita bisa menjadi nomor satu di zona Kalimantan,” Ujarnya.

Sejalan dengan semangat tersebut, ia memproyeksikan pandangan optimis ke depan dan tak lupa mengajak agar seluruh pihak fokus pada identifikasi indikator dan area perbaikan yang krusial untuk segera ditindaklanjuti pada tahun ini.

“Semoga kita bisa fokus pada indicator dan hal-hal apa yang perlu kita perbaiki tahun ini, kemudian juga perlu kita diskusikan bersama dan ini langkah awal kita untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya.