Bapenda.kaltimprov.go.id – Upaya sinergis dalam pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terus digencarkan di Kalimantan Timur. Secara berkala, telah dilaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Opsen PKB dan BBNKB untuk periode Januari hingga Mei 2025, melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/kot) di seluruh wilayah Kalimantan Timur guna memastikan akurasi data dan optimalisasi penerimaan.

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi agenda rutin yang krusial, dirancang untuk memastikan akurasi data serta mengoptimalkan penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB, yang merupakan hak penuh bagi setiap Pemkab/kota. Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dan daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya berkelanjutan ini, tiga Pemkab/kota menunjukkan partisipasi aktif dan melaksanakan rekonsiliasi secara berkala. Mereka adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda, Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Bapenda Kota Bontang. Keterlibatan merupakan sinergi yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui proses rekonsiliasi ini, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Bapenda dari ketiga wilayah tersebut. Bersama-sama, mereka memverifikasi data penerimaan, mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul, dan menyepakati langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemungutan opsen PKB dan BBNKB di masa mendatang.

Sinergi yang terjalin antara pemerintah provinsi dan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah secara signifikan. Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Kalimantan Timur, demi kesejahteraan masyarakat.

Realisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan menjadi lebih valid dan akurat dengan adanya kegiatan rekonsiliasi ini. Validitas data ini sangat penting untuk perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja penerimaan daerah.

Dengan demikian, kegiatan rekonsiliasi ini tidak hanya menjadi rutinitas administrasi semata, melainkan sebuah fondasi penting untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, demi kemajuan dan kemandirian finansial Kalimantan Timur.