bapenda.kaltimprov.go.id Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Hj. Ismiati, M.Si mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E, M.E dan Ir. H. Seno Aji, M.Si dalam rapat koordinasi Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) Sektor Pertambangan, Kehutanan, Dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal.

 

Kegiatan berlangsung di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Jalan Brigjen Ery Suparjan Klandasan Ulu Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 9 Juli 2025.

 

Forum koordinasi diinisiasi Gubernur Kaltim melalui Bapenda Kaltim ini bertujuan memperkuat sinergi antar daerah penghasil SDA di Indonesia. Terkhusus dalam mengeksplorasi potensi skema Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan demi memperkuat basis fiskal daerah di provinsi masing-masing.

 

Kegiatan ini diikuti oleh gubernur dan perwakilan provinsi – provinsi penghasil SDA sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan di berbagai wilayah di Indonesia. 

 

Sebagai inisiator kegiatan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menjelaskan latar belakang pembentukan forum ini. Tak lain kata Rudy dikarenakan daerah penghasil SDA kerap mengalami paradoks fiskal. 

 

Singkatnya, sambung dia, pendapatan transfer DBH tinggi berbanding lurus dengan tingginya belanja wajib pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Ini, lanjut dia, belum ditambah kewajiban transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten dan kota yang membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. 

 

“Rakor ini sangat penting dalam penyamaan persepsi dalam menyusun strategi bersama dalam memperjuangkan hak-hak fiskal secara konstitusional secara berkeadilan,” tegas Gubernur Rudy. 

 

Usai mendiskusikan berbagai isu, para gubernur dan perwakilan menandatangani berita acara kegiatan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. 

 

Kepala Bapenda Kaltim, Dra. Hj, Ismiati, M.Si menerangkan sedikitnya 90 peserta dari berbagai provinsi penghasil DBH di Indonesia hadir dalam forum kali ini. Perinciannya ; Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatra Selatan dan Jambi mewakili provinsi berkaitan dengan DBH sektor pertambangan. 

 

Tak ketinggalan, penghasil sumber daya alam sektor kehutanan dan perkebunan. Yakni ; Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, Riau dan Maluku Utara. 

 

“Kegiatan ini bertujuan membangun sinergi antar sesama provinsi, baik provinsi penghasil SDA dan penghasil lainnya untuk mencari potensi dari DBH dan potensi lainnya diperluas dalam optimalisasi untuk PAD,” terang Ismiati dalam laporannya. (ppidbapendakaltim/hae/dro)