bapenda.kaltimprov.go.id Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya menyempurnakan layanan e-Samsat. Menurut rencana, akan ada penambahan layanan perbankan serta penambahan opsi pembayaran melalui flatform pembayaran digital populer sesuai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam sistem e-Samsat.

Sebagai bagian dari tim pembina Samsat, Bapenda Kaltim aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan mitra strategisnya.

Jumat, 25 Juli 2025, Kepala Bapenda Kaltim, Dra. H. Ismiati bersama Kepala Kantor Wilayah Kaltim PT Jasa Raharja, Wanda Prihanto Asmoro, S.E bertandang ke kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim. Pertemuan hangat hari itu, diterima langsung oleh Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi, Rifki, S.H, S.IK.

Dalam pertemuan tersebut, Ismiati menjelaskan rencana penyempurnaan sistem ini akan semakin memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara real time, cepat dan aman tanpa bergantung pada aplikasi atau layanan terbatas.

Rapat koordinasi ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk integrasi data dan sistem antara Bapenda, PayLabs, Ditlantas Polda Kalimantan Timur, dan Jasa Raharja.

Rencana penyempurnaan fitur baru di dalam e-Samsat ini juga bagian dari inovasi digital perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD) yang transparan dan akuntabel sebagaimana amanat pemerintah pusat.

Di antaranya ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dan, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang secara tegas dalam Pasal 4 ayat (1) mendorong penggunaan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk dalam penerimaan pendapatan daerah.

Kolaborasi antara Bapenda, Ditlantas dan mitra terkait merupakan kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital.

Diharapkan, dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengurusan terkait lainnya dapat dilakukan secara digital.