bapenda.kaltimprov.go.id Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang membanggakan. Hingga pertengahan tahun 2025, tingkat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Kaltim telah mencapai 97,5%, menjadikannya salah satu daerah dengan progres tertinggi di Indonesia.

Pencapaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transparansi, efisiensi, serta optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

Pada High Level Meeting Pemprov Kaltim Selasa 5 Agustus 2025 kemarin, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Ismiati, mengungkapkan bahwa capaian ini tak lepas dari kerja sama dan sinergi berbagai pihak, termasuk tim percepatan dan dukungan penuh dari Bank Indonesia serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Alhamdulillah, hingga saat ini capaian ETPD Kaltim sudah berada di angka 97,5%. Ini adalah hasil kerja keras seluruh OPD, kabupaten/kota, serta mitra kerja yang terus mendukung digitalisasi pada transaksi keuangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa langkah elektronifikasi ini tidak hanya menyentuh sektor pajak dan retribusi, tetapi juga merambah ke berbagai pembayaran layanan publik lain yang kini lebih mudah diakses masyarakat secara nontunai.

Senada dengan itu, perwakilan dari Bank Indonesia KPw Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto, menyebut bahwa digitalisasi transaksi menjadi langkah kunci untuk menciptakan ekosistem keuangan daerah yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi capaian Pemprov Kaltim yang telah mencapai 97,5%. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki komitmen tinggi dalam mendorong elektronifikasi sebagai bagian dari reformasi pada layanan keuangan daerah,” ujarnya.

Capaian ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional menuju digitalisasi layanan publik, serta sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi digital yang inklusif dan siap menghadapi era smart government.