bapenda.kaltimprov.go.id Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Tim Terpadu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertema “Sinkronisasi Data dan Sosialisasi Optimalisasi Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya”, yang berlangsung di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Acara dibuka dengan laporan kegiatan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapenda Kaltim, Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Panitia. Dalam laporannya, ia memaparkan dasar pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan ini, ujar Bambang dalam laporannya, merupakan bagian dari upaya implementatif untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor-sektor pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sektor tersebut meliputi pajak kendaraan bermotor dan alat berat, pemanfaatan air permukaan, serta potensi lain yang selama ini belum tergali maksimal.

Melalui forum ini, Bapenda Kaltim berupaya membangun sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan pelaku usaha agar pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan berkeadilan. Kegiatan ini juga diikuti oleh sekitar 300 pimpinan perusahaan dari berbagai sektor strategis di Kalimantan Timur seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, jasa konstruksi, dan alat berat.

Bambang menjelaskan, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam penguatan basis data wajib pajak, meningkatkan pengawasan, serta membangun kolaborasi lintas sektor menuju kemandirian fiskal daerah. Semangat tersebut juga sejalan dengan visi besar Kalimantan Timur sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi nasional seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usai laporan panitia, Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya inovasi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan pajak serta pendapatan daerah guna menopang pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian berikutnya diisi dengan berbagai arahan dari unsur Forkopimda dan lembaga pengawasan. Wakil Gubernur Kaltim Ir. H. Seno Aji, M.Si. menyoroti pentingnya peran pengawasan daerah untuk memperkuat optimalisasi PAD. Kapoksahli Pangdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Deni Sukwara membahas hubungan antara penguatan fiskal daerah dengan kesejahteraan masyarakat dan pencegahan konflik sosial.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Kaltim Kombespol Dr. Bambang Yugo Pamungkas menguraikan upaya penertiban kendaraan bermotor dan alat berat sebagai langkah nyata peningkatan penerimaan pajak daerah. Dari aspek hukum, Kajati Kaltim Dr. Supardi, S.H., M.H. menegaskan pentingnya kepatuhan pajak untuk mencegah kerugian daerah, sedangkan Kepala Perwakilan BPK Kaltim Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CSCU menekankan penguatan tata kelola dan akuntabilitas wajib pajak.

Dari sisi pencegahan korupsi, KPK RI melalui Kepala Satgas Pencegahan IV.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Andy Purwana, mengajak seluruh pihak—baik pemerintah maupun pelaku usaha—untuk memperkuat integritas dan kolaborasi dalam mendorong kepatuhan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Kaltim dengan jajaran Forkopimda dan lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, BPKP, Pangdam VI/Mulawarman, Kapolda, dan Kajati Kaltim. Komitmen tersebut menegaskan sinergitas dalam pendataan, pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap aktivitas ilegal di sektor pertambangan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup, serta sektor lainnya di Kalimantan Timur.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Bapenda Kaltim menegaskan langkah konkret menuju tata kelola pendapatan yang transparan, kolaboratif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui sinergi lintas sektor, upaya peningkatan PAD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan di Bumi Etam.