Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kehadiran dalam Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2024 yang digelar DPRD Kaltim, Selasa 25 November 2025.

Rapat yang diselenggarakan sebagai kelanjutan dari LHP BPK RI Nomor 22.A/LHP/XIX.SMD/5/2025 tersebut menghadirkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat daerah lintas sektor.

Bapenda Kaltim, sebagai institusi yang mengelola pendapatan daerah, menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat tindak lanjut atas temuan yang berhubungan dengan optimalisasi penerimaan serta penataan administrasi pendapatan daerah.

Agenda ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga wadah sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan pendapatan daerah terus selaras dengan standar pemeriksaan BPK.

Rapat Tindak Lanjut LHP-BPK ini juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen Pemprov Kaltim menuju pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masukan auditor negara. DPRD Kaltim menegaskan perlunya percepatan penyelesaian rekomendasi agar kualitas laporan keuangan provinsi semakin baik.

Melalui kolaborasi antara DPRD, BPK, dan perangkat daerah termasuk Bapenda Kaltim, pemerintah provinsi menargetkan tindak lanjut LHP dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan tata kelola keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.