Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur turut berperan dalam forum Rembuk Etam bertema “Strategi Kaltim: Lanjutkan Pembangunan di Tengah Pemangkasan TKD” yang digelar di Gedung Serbaguna Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Rabu, 26 November 2025. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh daerah dan akademisi untuk membahas kondisi fiskal Kaltim serta langkah strategis menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Bapenda Kaltim diwakili oleh Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah (PBPD), Maya Fatmini, S.Hut., M.Si., yang memaparkan kondisi fiskal Kaltim berdasarkan data alokasi TKD 2025 dan rancangan alokasi 2026. Dalam paparannya, Maya menyoroti bahwa Kaltim mengalami penurunan TKD yang cukup signifikan pada 2026, mencapai lebih dari 59 persen, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang terukur agar pembangunan daerah tetap berjalan.

Menurut Maya, TKD masih memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai layanan publik. Karena itu, perubahan skema alokasi harus diimbangi dengan kebijakan penyesuaian yang memungkinkan daerah tetap memenuhi kewajibannya.

“Penurunan TKD yang cukup drastis pada tahun 2026 harus kita sikapi dengan langkah konkret. Kaltim tidak boleh bergantung semata pada transfer pusat. Karena itu, kami mendorong optimalisasi potensi PAD, termasuk Bagi Hasil dari perusahaan pemegang IUPK, penguatan peran BUMD, serta penggalian potensi penerimaan dari sektor perairan di luar pertambangan,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya revisi formula Dana Bagi Hasil (DBH) agar lebih adil, mengingat beban biaya daerah dalam menopang produksi dan infrastruktur SDA semakin besar.

“Formula DBH perlu dikaji ulang. Kaltim sebagai daerah penghasil memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, sehingga pembagian DBH harus lebih mencerminkan kebutuhan riil dan beban fiskal daerah,” jelasnya.

Selain itu, Maya menegaskan pentingnya keseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dan kewajiban mandatory spending seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM). “Apabila TKD dipangkas besar, maka perlu ada harmonisasi dengan kewajiban yang dibebankan kepada daerah. Kita tidak boleh dipaksa memilih antara SPM dan program prioritas seperti pendidikan serta layanan kesehatan gratis,” tambahnya.

Di akhir pemaparannya, Maya menyampaikan bahwa Bapenda Kaltim siap memperkuat langkah-langkah percepatan pendapatan daerah melalui monitoring berkala, percepatan pengadaan, evaluasi triwulanan, serta advokasi agar beberapa PNBP terkait kehutanan dapat masuk dalam skema DBH.

Kehadiran Bapenda Kaltim dalam forum Rembuk Etam ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, memastikan keberlanjutan program prioritas, dan menyiapkan strategi pembangunan yang adaptif di tengah perubahan kebijakan fiskal nasional.