Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat koordinasi dan pembahasan terkait optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pembagian Keuntungan Bersih IUPK serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Kamis, 27 November 2025. Kegiatan berlangsung secara hybrid, yakni luring di Ruang Rapat Lantai 2 Decafe Resto Samarinda dan daring melalui Zoom Meeting.

Rapat dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Erryanto, S.Sos., M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan tata kelola pendapatan daerah menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Kaltim. Ia menyampaikan bahwa penerimaan dari IUPK serta opsen MBLB merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga memerlukan perhatian dan harmonisasi kebijakan.

Pelaksanaan rapat dimoderatori oleh Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, Maya Fatmini, S.Hut., M.Si., dan Kepala Bidang Pajak Daerah, Lora Sari, SE., ME. Keduanya memandu jalannya diskusi secara terstruktur, memastikan setiap agenda dapat dibahas secara mendalam dan tepat sasaran. Moderasi dua bidang strategis tersebut mencerminkan komitmen Bapenda untuk memperkuat koordinasi internal dalam pengelolaan seluruh sumber pendapatan daerah.

Agenda pertama rapat membahas perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 mengenai tata cara pengenaan, penghitungan, serta pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian. Peserta rapat mengkaji pasal-pasal strategis yang perlu disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Selanjutnya, rapat membahas penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan dan Penyaluran Opsen Pajak MBLB. Penyusunan SOP ini diharapkan memberikan kejelasan alur pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota, sekaligus memperkuat mekanisme penyaluran ke pemerintah provinsi agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Perwakilan perangkat daerah provinsi serta Bapenda kabupaten/kota memberikan berbagai masukan terkait tantangan teknis yang mereka hadapi dalam pemungutan dan pelaporan pajak MBLB. Peserta menekankan pentingnya penyelarasan regulasi, keakuratan data produksi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas ESDM dan Biro Hukum.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan demi mendukung pembangunan daerah.