bapenda.kaltimprov.go.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKP Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun Anggaran 2026 se-Kalimantan Timur, Kamis, 11 Desember 2025 di Balikpapan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Pertanian RI, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Rakor secara resmi dibuka oleh Plh. Kepala Bapenda Kaltim, Maya Fatmini, S.Hut., M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan RKP DBH Sawit 2026 membutuhkan kesiapsiagaan daerah mengingat adanya proses revisi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 yang sedang dibahas di tingkat pemerintah pusat.

Maya Fatmini menyampaikan bahwa kondisi transisi regulasi ini menuntut daerah untuk melakukan langkah antisipatif agar penyusunan perencanaan dapat berjalan tepat waktu, tepat proporsi, dan selaras dengan kebijakan nasional.

“Rapat koordinasi hari ini menjadi ruang konsolidasi penting antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang disusun daerah sudah sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa DBH Sawit bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, peningkatan infrastruktur, produktivitas daerah, serta kapasitas wilayah dalam mengatasi dampak eksternalitas perkebunan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, di antaranya Ganjar Prihatmoko dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, Marlina, S.E., M.M. dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Romauli Siagian dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, serta Muhammad Taufik, S.T., M.T. dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR RI.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, agenda dilanjutkan dengan pembahasan teknis oleh masing-masing kabupaten/kota terkait alokasi porsi anggaran DBH Sawit yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara sesuai format yang ditetapkan.

Melalui rakor ini, Bapenda Kaltim berharap proses penyusunan RKP DBH Sawit 2026 dapat menjadi lebih terarah, sinkron, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.