Pemprov Kaltim Perkuat Pengawasan Pajak Daerah, Fokus pada Sektor Perkebunan dan Pertambangan

Bapenda.kaltimptov.go.id Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat persiapan pelaksanaan pemeriksaan dan pendataan sektor perkebunan serta pertambangan, Selasa (12/5/2026), di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bapenda Kaltim, Samarinda.

Rapat dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ujang Rachmad, serta didampingi Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin. Kegiatan ini diikuti jajaran pejabat Bapenda Kaltim dan Kepala UPTD PPRD se-Kalimantan Timur.

Pelaksanaan rapat menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak daerah yang bersumber dari aktivitas perkebunan dan pertambangan.

Dalam arahannya, Ujang Rachmad menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan UPTD dalam memperkuat validitas data perusahaan serta memastikan potensi pendapatan daerah dapat tergali secara maksimal.

“Potensi sektor perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Timur sangat besar. Karena itu, diperlukan langkah pengawasan dan pendataan yang terukur agar penerimaan daerah dapat lebih optimal serta berdampak langsung pada pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Muhaimin menegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pendataan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kualitas data menjadi kunci dalam mendukung efektivitas kebijakan pendapatan daerah.

Rapat juga membahas kesiapan program kerja masing-masing wilayah UPTD terkait pelaksanaan pemeriksaan dan pendataan perusahaan sektor perkebunan dan pertambangan sepanjang Tahun 2026. Selain membangun kesamaan langkah, forum tersebut menjadi sarana evaluasi awal terhadap tantangan pengawasan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap pengelolaan potensi pajak daerah dapat semakin optimal, sekaligus memperkuat kontribusi sektor strategis terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).