Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Instansi-instansi Kedinasan Kalimantan Timur lainnya. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur digelar pada hari Senin dan Selasa, 6-7 November 2023 di Haris Hotel & Convention Bundaran Satelit, Jl. HR. Muhammad No.2A Surabaya. Rapat tersebut dihadiri beberapa pejabat eselon 3 dan eselon 4 penting, termasuk salah satunya Kasubbag Tata Usaha UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kutai Kartanegara, Surya Adi Praja S.Sos, M.Si. Di dalam rapat membahas mengenai bagaimana teknis pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah terhadap Instansi-instansi Pemerintah di Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya mengenai Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2020 s/d 2023.

UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim wilayah Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), dimana kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa, 31 Oktober 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 UPTD PPRD Bapenda Provinsi Kaltim wilayah Kutai Kartanegara dengan mengundang berbagai perwakilan dari instansi terkait seperti Kepala Unit Regident Satlantas Kutai Kartanegara, Staf Jasa Raharja , media massa (Koran Kaltim), Dosen dan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara, beserta tokoh masyarakat daerah Tenggarong dan pengusaha.

Kepala UPTD PPRD Bapenda Provinsi wilayah Kutai Kartanegara, H. Aji Agustiana, SH. menyebutkan FKP merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dimana kegiatan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman dan solusi penyelesaiannya dari pembahasan kebijakan-kebijakan mengenai regulasi Persyaratan Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor 5 Tahun/Ganti Plat di Samsat Kutai Kartanegara, sehingga diperoleh kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kasubag Tata Usaha UPTD PPRD Bapenda Provinsi wilayah Kutai Kartanegara, Surya Adi Praja, S.Sos, M.Si menambahkan bahwa pokok pembahasan dalam FKP ini menyangkut tiga pokok diantaranya adalah biaya tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan.

Selama FKP berlangsung, kebanyakan keluhan yang disampaikan Wajib Pajak adalah terkait waktu penyelesaian pelayanan, dimana UPTD PPRD Bapenda Provinsi wilayah Kutai Kartanegara memperoleh nilai terendah pada pokok penilaian tersebut. Hal tersebut dikarenakan rumitnya regulasi atau persyaratan yang diberikan petugas Satlantas kepada Wajib Pajak.

Kanit Regident Samsat Kutai Kartanegara menjawab perihal tersebut, yaitu agar mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan keamanan di dalam proses pelayanan tersebut. Di akhir acara, Ibu Agustiana memperkenalkan inovasi yang sangat membantu wajib pajak, yakni elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah (e-SKPD) kendaraan bermotor.