SAMARINDA – Kamis – Jum’at, 30-31 Mei 2024

“Giat Penagihan Tunggakan PKB Dinas”

Seksi Pembukuan dan Penagihan UPTD PPRD Wilayah Samarinda melakukan kegiatan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Operasional Milik Dinas yang ada di Wilayah Samarinda.
Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kembali kesadaran masing-masing Dinas dalam membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya.

SAMARINDA – Rabu-Jum’at, 29-31 Mei 2024

“Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Perusahaan”

Seksi Pembukuan dan Penagihan UPTD PPRD Wilayah Samarinda melakukan kegiatan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Operasional Milik Perusahaan yang ada di Wilayah Samarinda.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

SAMARINDA – Senin, 27 Mei 2024

“GIAT PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH”

Kepala UPTD PPRD Wilayah Samarinda didampingi Seksi Pendataan dan Penetapan melakukan Giat Pendataan Objek Pajak Daerah dengan melakukan Pendataan Ulang terkait Pemanfaatan Air Permukaan serta melakukan Pendataan terkait Kepemilikan Alat Berat serta Kendaraan Operasional Milik Perusahaan

SAMARINDA – Rabu, 15 Mei 2024

“Penyerahan SKK Penagihan Pajak ke KEJARI Samarinda”

Seksi Pembukuan dan Penagihan UPTD PPRD Wilayah Samarinda melakukan pelimpahan kuasa ke Kejaksaan Negeri Kota Samarinda terkait penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Operasional Milik Perusahaan yang ada di Kota Samarinda.
Diharapkan dengan adanya pelimpahan penagihan pajak ini dapat meningkatkan kembali kesadaran masing-masing Perusahaan dalam membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotornya.

SAMARINDA – Selasa & Rabu, 14-15 Mei 2024

“Rapat Pembahasan Penyelesaian Piutang Pajak Air Permukaan Perusahaan”

UPTD PPRD Wilayah Samarinda melakukan kegiatan pembahasan penyelesaian piutang PAP Perusahaan TTM yang berlokasi di Samarinda.

Setelah melakukan klarifikasi dan pembahasan bersama, pada akhirnya perusahaan TTM melakukan upaya pelunasan secara bertahap atas piutang PAP yang ada.

Diharapkan dengan adanya pembahasan ini bisa menjadi jembatan diskusi antara Pemerintah dan Perusahaan terkait pembayaran Pajak Air Permukaan yang terutang.