NO INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUAMAN

INFORMASI

 KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
DIBUKA DITUTUP
1 2 3 4 5 6
 

1.

 Surat usul/laporan/pengaduan dari UPTD PPRD BAPENDA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR tentang dugaan pelanggaran disiplin

  

UU No. 14Tahun 2008 tentangKIP Pasal17 huruf h

    

Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

  

Tidak terbatas
2. Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan dugaan pelanggaran displin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasaI17 huruf h   Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentang Peraturan Disiplin PNS Tidak terbatas
3. SK Hukuman Displin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

PasaI17 huruf h

   Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

 

 Tidak terbatas
4. Identitas PNS                               hukuman

dispilin

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Pasal17 huruf h

   hak pribadi PNS yang

bersifat rahasia Tidak terbatas

 Tidak terbatas
5. Surat usul cerai/SK cerai/ ldentitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan UU No. 14Tahun 2008 tentangKIP Pasal 17 huruf h   Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Setelah terbit surat ijin perceraian
6. Data hasil check up perorang CPNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasaI 17 huruf h   Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
7. Data hasil tes potensi perorang PNS UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP PasaI17 huruf h   Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
8. Dokumen danFormulir lsian Pegawai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

Pasal17 huruf h

   Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
9. Biodata elektronik PNS (database) yang terkait dengan data pribadi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h   Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas
10. Berkas/arsip dokumen PNS staf BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h   Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas

 

11. Daftar rencana penempatan

CPNS/PNS

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

PasaI 17 huruf h

   Mencegah kolusi Sampai dengan penyerahan SK
12. Data rencana usulan penempatan PNS

dalam jabatan structural

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

PasaI17 huruf h

   Menjaga iklim kondusif dilingkungan

kerja

 Sampai dengan pelantikan
 

13.

 Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b. UU No. 30Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2   Terciptanya persaingan usaha  yang sehat Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
14. Proses evaluasi pengadaan

barang/jasa

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

pasal 17 huruf b dan h

   Melindungi proses tender tetap dapat

dipertanggungjawabkan

 Sampai dengan penetapan penyedia

barang/jasa
15. Plafond anggaran kegiatan

pengadaan

 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

pasal 17 huruf b dan h

   Membuat harga wajar sesuai dengan

harga pasar

 Sampai selesainya pengadaan

barang/jasa
16. Rician HPS pada saat pengadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h   Membuat harga wajar dengan harga pasar Sampai pemenang di tetapkan
 

 

17.

  

Laporan keuangan yang disusun sesua dengan standar akutansi yang berlaku

  

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56

    

Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur

  

Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
 

 

 

 

  

Neraca

  

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56

    

Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur

  

SetELAH audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai

 

 

 

 

20.

  

Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku

  

 

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56

    

Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur

  

Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
 

 

 

21.

  

 

Daftar aset dan inventaris BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur

  

 

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56

   Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur  

Setelah audit BPKAD selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
22. Alamat Internet Protokol Badan Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3

   Menjaga/melindungi hak akses tidak terbatas
23. fisik/topologi jaringan layanan samsat UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3   Menjaga/melindungi hak akses tidak terbatas
24. Identitas wajib pajak ( sepanjang tidak

dalam rangka proses penegakan hukum dan perintah pengadilan )

 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

pasal 26ayat 1(penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan) atauran iniditurunkan dalam PP No.82 Tahun 2012 dan PP No.71 Tahun 2019

   Menjamin kerahasiaan data wajib pajak tidak terbatas