Rakor Regional Tim Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB & PPH Sekalimantan

/0 Comments/in /by

BANJARMASIN – Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menuntut ketersediaan anggaran yang cukup. Itu sebabnya, pelu dilakukan peningkatan sumber pendapatan.

Upaya menyusun strategi optimalisasi pun dilakukan lewat Rapat Koordinasi Regional Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan PPh Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan yang digelar Pemprov Kalimantan Selatan.

Mengangkat tema Sinergi Antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk Meningkatkan dan Mengoptimalkan Penerimaan PBB dan PPh, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Hj Ismiati ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Prov (Sekdaprov) Kalsel H Abdul Haris Makkie, Sekretaris Daerah se-Kalimantan, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng dan Kaltimra, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Bapenda, dan BPKAD se-Kalimantan. “Rakor ini penting untuk mengoptimalkan kinerja dan mencari strategi baru untuk peningkatan pendapatan PBB dan PPh,” ucap Hj Ismiati.

Setelah rapat, Kepala Bapenda Prov. Kaltim pun menerima cenderamata yang diserahkan oleh Sekdaprov Kalsel.

Sarasehan Gebyar Pajak Daerah Kutai Kertanegara

/0 Comments/in /by

TENGGARONG – Guna mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan pengusaha dalam pembangunan melalui Pajak Daerah di Kutai Kartanegara, diselenggarakan Sarasehan Gebyar Pajak Daerah, Kamis (21/11).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prov. Kaltim Hj Ismiati hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang taat membayar pajak maka kemandirian fiskal pada suatu daerah akan makin baik.

Dalam paparannya, Ia fokus menyampaikan tentang dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Dia mengatakan, semakin besar realisasi penerimaan pajak daerah maka hasilnya akan semakin baik untuk masyarakat daerah. “Banyak hal yang bisa dieksplorasi oleh Bapenda tingkat kabupaten dan kota untuk penerimaan pajak. Dengan saling bekerja sama, nantinya manfaat bisa dirasakan lebih luas lagi,” ucapnya

Ibu Ismiati mengatakan, selama ini pemkab/pemkot mendapatkan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 30 persen. Dengan pengoptimalan penerimaan PKB, maka dana bagi hasil PKB ke daerah nominalnya akan semakin besar.

Bapenda Prov. Kaltim mencatat realisasi bagi hasil PKB kabupaten/kota untuk wilayah Kukar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2016, Kukar mendapatkan dana bagi hasil pajak sekitar Rp 236 miliar. Tahun 2017 sebesar Rp 264 miliar. “Sementara tahun 2018 sekitar Rp 366 miliar. Sampai dengan September 2019, realisasi dana bagi hasil pajak Rp 271 miliar. Marilah bersama-sama melakukan optimalisasi dengan meningkatkan sinergitas,” imbaunya.

#ayobayarpajak
#bapendakaltim
#kaltimberdaulat