PALANGKA RAYA – Kelapa Sawit sebagai sebuah komoditas memang sangat memikat. Emas hijau ini jadi salah satu primadona sumber keuangan daerah.

Dalam kegiatan Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pengusaha dan pelaku usaha perkebunan serta industri kelapa sawit di Kalimantan diangkat tema Perimbangan Anggaran Daerah untuk Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan Turunannya.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengakui kelapa sawit sangat besar kontribusinya bagi perekonomian dan pendapatan negara, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk di daerah.

Diacara yang dihadiri Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dr Musdhalifah Machmud, Sekjen Gapki Pusat Eddy Martono dan Presiden Borneo Forum Muhammadsjah Djafar, orang nomor satu Benua Etam ini kembali menegaskan kelapa sawit tetap harus memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah untuk mendukung pembangunan.

Sebab yang terjadi saat ini menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemerintah pusat memberlakukan dana bagi hasil (DBH) yang selisih nilainya pada 2020 hingga 2022 sebesar Rp40 triliun.

Khusus untuk sawit sebut Gubernur Isran, hanya ada sekitar Rp3,4 triliun yang akan dibagikan kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit.

“Nilai itu sangat kecil. Uang yang katanya DBH sebesar Rp3,4 triliun itu kecil dan tidak ada apa-apanya kalau harus dibagi-bagi ke daerah penghasil. Itu yang harus kita perjuangkan, DBH kelapa sawit yang pantas untuk daerah penghasil agar kita bisa membangun daerah,” pungkas mantan Ketua Apkasi ini.

Pada kesempatan ini Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati dan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad turut hadir mendampingi Gubernur.

Borneo Forum digelar tiga hari (23-25 Agustus) mengangkat tema Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan diisi sambutan singkat Menko Perekomomian Airlangga Hartarto secara virtual.

Biro Adpim Sekretariat Daerah Prov Kaltim