bapenda.kaltimprov.go.id Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen kuat mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD). Ini dibuktikan dengan data Indeks (IEPTD) seluruh Pemda Se-Kaltim semester II 2024 yang mencapai 97,5. Pencapaian ini menempatkan Kaltim dalam kategori Pemda Digital.

Dengan pencapaian impresif tersebut, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim optimistis meraih hasil lebih baik di tahun 2025 ini. Komitmen dan optimisme itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Wilayah Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Kaltim, Selasa, 29 April 2025.

Rakorwil yang berlangsung di Ruang Derawan Lantai II Kanwil Bank Indonesia Provinsi Kaltim itu dihadiri seluruh perwakilan TP2DD Kaltim. Kepala Bapenda Kaltim, Dra. Hj Ismiati hadir diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, H. Purwanto, S.T, M.SI.

Rakorwil P2DD ini memiliki sejumlah tujuan strategis. Pertama, mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kedua, serta merespons berbagai permasalahan yang dihadapi wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Termasuk mengevaluasi kinerja TP2DD pelaksanaan evaluasi kinerja pemda pada Tahun 2024.

Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melainkan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat bertransaksi dengan pemerintah.

Partisipasi aktif Bapenda Kaltim dalam pertemuan Rakorwil P2DD ini menunjukkan peran strategis dalam mendukung agenda digitalisasi daerah. Sebagai leading sector dalam pengelolaan pendapatan daerah, Bapenda Kaltim memiliki andil besar dalam implementasi sistem pembayaran digital yang berkontribusi signifikan terhadap nilai IETPD.

Sinergi Bapenda dan perangkat daerah lainnya diharapkan mempercepat perluasan adopsi ETPD di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Sebagai informasi, Tim Percepatan Digitalisasi Daerah di tingkat nasional memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah yang dianggap berhasil melakukan digitalisasi layanan setiap tahunnya.

Penilaian terhadap Indeks ETPD ini memiliki beberapa indikator kunci. Beberapa di antaranya ; aspek implementasi dan realisasi, meliputi pajak, retribusi, belanja daerah, kanal pembayaran non tunai, serta realisasi QRIS dan teller.

(gaz/dro/auf/mgb/timppidbapendakaltim)