Dilansir dari pranala.co – Polres Bontang bersama UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Bontang melangsungkan upacara penandatanganan pakta integritas, di Kantor Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, di Jalan MH Thamrin, Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (23/11/2022) pagi.

Kapolres Bontang AKPB Yusep Dwi Prastiya dalam sambutannya, mengatakan tanda tangan yang dibubuhkan petugas merupakan langkah komitmen dalam membangun sinergitas antar empat lembaga. Mulai dari Polantas Polres Bontang, UPTD PPRD Bontang, Jasa Raharja, hingga pihak perbankan. Dalam menghindari perilaku yang melanggar hukum.

“Kunci dari proses ini adalah membangun sinergitas. Bukan lagi masanya mengedepankan ego sektoral. Jadi harus diwujudkan dengan semangat bersama,” pesan AKBP Yusep dalam amanat upacaranya.

Adapun ego sektoral yang ia maksud, kerja-kerja bersama yang tidak terkoordinasi dengan baik. Sehingga tiga instansi yang bekerja dalam mengumpulkan pajak daerah tersebut, tidak bisa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia, penting membangun sinergi antar stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi berbeda tersebut. “Jadi tidak ada itu pihak yang mengklaim paling bekerja. Jadi harus bekerja semua,” ujarnya.

Pun dirinya berpesan, agar ada program khusus untuk pengembangan SDM. Langkah itu dibubuhkan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. SDM yang unggul dalam sektor teknologi, diyakini dapat menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Khususnya warga Bontang.

“Mari kita bangun komitmen bersama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nantinya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita,” harap dia ke peserta upacara.

Senada, Syarifah Asfhaini Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang menyatakan, komitmen bersama tersebut diharapkan dapat menunjang nilai serapan pendapatan daerah di wilayah Kaltim.

Dirinya pun tegas mengatakan, agar pegawai dan staf yang ia komandoi dapat menghindari perilaku koruptif, sehingga mengangkat nama baik instansi.

“Kaltim yang Beradab harus masuk dalam kerja-kerja kita sehari-hari. Dengan begitu, instansi positif,” ujar perempuan yang akrab disapa Aini ini.

Semangat itu pun tak lepas dari target UPTD PPRD Wilayah Bontang untuk mendapatkan penghargaan Kawasan Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

“Kami mulai dari sekarang. Komitmen setiap tahun, seluruh pegawai kami jauh dari perilaku yang melanggar hukum,” tegas dia.

Berikut daftar pakta integritas yang ditandantangani seluruh stakeholder di UPTD PPRD Bontang;

1. Proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perilaku tercela.
2. Tidak menerima secara langsung dan tidak langsung pemberian hadiah atau suap.
3. Tidak menerima bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bersikap adil, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
5. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
6. Memberikan contoh dalam mengambil keputusan terhadap peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas.
7. Akan menyiapkan informasi penyimpangan integritas di Kantor Samsat Bontang, serta turut menjaga kerahasiaan identitas saksi atau pelanggaran yang dilaporkan. (*)

Dilansir dari pranala.co — UPTD Bapenda Kaltim wilayah Bontang mulai menerapkan pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi sopir angkot dan ojek online alias Ojol. Program itu sudah mulai berjalan sejak Selasa (4/10/2022) lalu.

Aturan kebijakan itu sudah diinstruksikan Gubernur Kaltim Isran Noor, sebagai bentuk kepedulian pemerintah bagi sopir ojol dan angkot yang terimbas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak alias BBM. Selain karena kenaikan harga BBM, kebijakan ini dikelurkan sebagai solusi kala masyarakat masih dalam masa pandemi Covid-19.

Kepala UPTD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang Syarifah Asfihaini, mengatakan sejauh ini pihaknya membangun komunikasi dengan seluruh ketua pangkalan ojol untuk mengimbau anggotanya mengurus PKB.

Ihwal syarat, dia bilang ojol yang mengurus PKB harus terdata sebagai anggota aktif. Dibuktikan melalui data yang tercantum di aplikasi. Tidak termasuk pengguna aplikasi jenis kendaraan roda empat atau mobil. Hanya motor.

Terkait data kepemilikan kendaraan, harus dimiliki secara pribadi. Bila milik suami atau istri, dapat mencantumkan data yang tercantum di Kartu Keluarga alias KK. Serta menandatangani surat pernyataan atas keanggotaan ojol dan menyertakan foto sama yang tertera di aplikasi.

Pun syarat itu berlaku bagi pemilik kendaraan pelat kuning alias angkot. Pun harus terdaftar di Organisasi Angkutan Darat alias Organda di Bontang. Menunjukkan foto kendaraan. Serta, menandatangani surat pernyataan keterangan kendaraan sebagai angkot Bontang.

“Kami tidak menerima kalau kendaraan itu dipinjam. Atau milik orang lain, bukan milik pribadi sopir,” terangnya.

Kebijakan tersebut berlaku hingga Desember 2022 mendatang. Dengan waktu yang diberikan sangat singkat, Ani berharap agar sopir ojol dan angkot tidak mensia-siakan waktu yang diberikan. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga dalam taat membayar pajak. Demi pembangunan negeri.

“Kami imbau agar manfaatkan program ini, biar surat-surat kendaraan berlaku saat bekerja,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Nujek Bontang Rusdianto, menyatakan program tersebut sangat membantu seluruh driver di Bontang.

Pasalnya, sejak kenaikan harga BBM. Biaya operasional meningkat. Itu belum termasuk biaya pemeliharaan kendaraan dan mengurus surat-surat kendaraan bermotor.

“Kami sangat terbantu dengan program ini. Saya sudah berikan informasi kepada rekan-rekan ojol di Bontang,” ujarnya.

Dari data dimiliki ofisial Nujek Bontang, terdapat sekira 1000-an driver yang terdaftar. Dengan jumlah driver aktif sebanyak 250-an driver yang tersebar di seluruh Bontang.

Ia memastikan, seluruh driver aktif telah terdata di kantor pusat. Sehingga verifikasi melalui aplikasi ojol, bisa digunakan untuk memastikan keaktifan driver.

“Ada sekira 200-300 driver se-Bontang. Ada juga keterangannya di aplikasi,” sebutnya.

Diakhir, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah. Baik Gubernur Kaltim Isran Noor, Kepala Bapenda Kaltim Ismiati, maupun Kepala UPTD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang Syarifah Asfihaini. Karena telah memberikan solusi kepada driver ojol di tengah situasi paceklik akibat kenaikan harga BBM.

Sebagai informasi, selain menjalan kebijakan yang telah dijabarkan di atas. Bapenda Kaltim melalui UPTD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang juga memberikan program yang berlaku untuk umum. Yakni pemutihan PKB.

Kepada pemilik kendaraan, diberikan diskon 2 persen sebelum jatuh tempo dari 0 sampai 30 hari. Diskon 4 persen, sebelum jatuh tempo mulai 31 hari sampai dua bulan. Bagi penunggak pajak selama empat tahun, cukup bayar tiga tahun saja. Bebas denda, bebas pajak progresif, bebas biaya balik nama dan lainnya. Serta pembebasan denda SWDKLLJ mulai tahun lalu hingga beberapa tahun sebelumnya.