Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi

Mulyadi resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah se-Indonesia (APPDI) 2022, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kamis (24/11/2022) malam.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi didampingi Ketua APPDI Dr H Dedi Taufik, Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati, Ketua Komisi IIDPRD Kaltim Nidya Listiono, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kaltim Nasjwin, Dirlantas Polda Kaltim Kombes Pol Sonny Irawan, dan anggota TGUP3 Kaltim Dr Zulkarnain.

Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi

pelaksanaan Rakernas APPDI yang mewadahi dan mempertemukan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seluruh Indonesia dalam upaya pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik dan bermanfaat bagi daerah.

“Semoga rakernas ini memberikan manfaat

bagi kita untuk mengelola keuangan di daerah. Hal terpenting adalah bagaimana semua bisa menyamakan persepsi sehingga tidak ada miskomunikasi dalam memperjuangkan pendapatan daerah dengan porsi dana perimbangan yang lebih besar untuk daerah,” kata Wagub Hadi Mulyadi.

Mantan legislator Senayan dan Karang Paci

ini berharap melalui forum ini juga dapat

menyuarakan dan memperjuangkan porsi yang lebih besar untuk dana perimbangan yang diterima daerah dari pusat.

“Saya sudah pernah membuat surat ke

Kementerian Keuangan terkait pajak alat

berat. Pernah juga memperjuangkan UU

HKPD yang keberpihakannya sangat kurang

terhadap daerah. Sekali lagi sempga lewat

forum ini mampu memberikan rekomendasi

kepada pusat khususnya pembagian dana

perimbangan yang lebih adil antara pusat dan daerah,” harap Hadi.

Ketua APPDI Dr H Dedi Taufik yang juga

Kepala Bapenda Jawa Barat mengatakan

diadakannya rakernas di Kaltim sekaligus

dilakukan pengukuhan pengurus APPDI.

Sebelumnya, lanjut Dedi, jajaran APPDl telah

melakukan roadshow ke Kementerian Dalam

Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

“Kita sudah menyerahkan rekomendasi

kepada Kemendagri dan DPD RI melalui

Badan Urusan Legislasi Daerah, terutama

terkait Undang-undang HKPD yang

keberpihakannya harus betul-betul

untuk daerah sehingga bermanfaat bagi

masyarakat,” kata Dedi.

“Semoga melalui rakernas ini kita

bisa berkolaborasi untuk memperkuat

kapasitas fiskal daerah sehingga visi dan

misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang

dituangkan dalam visi dan misi RPJMD

dapat dilaksanakan dengan baik di setiap

daerah,” tambahnya.

Rakernas APPDI 2022 dihadiri Kepala

Bapenda dan Kepala BPKAD dari 34 provinsi

seluruh Indonesia.

“Rakernas ini merupakan tindak lanjut

hasil rapat sebelumnya di Belitung 10-12

November 2022 lalu yang menetapkan

pengurus APPDI periode 2022-2026″

tutup Kepala Bapenda Kaltim Hj lsmiati

yang juga Wakil Ketua APPDI.